PATI – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati tancap gas melakukan terobosan besar pasca pelantikan jajaran pimpinan baru. Pada Senin (25/5/2026), pimpinan BAZNAS Pati menggelar kunjungan audiensi strategis ke Kantor DPRD Kabupaten Pati. Langkah ini diambil guna memperkuat sinergi regulasi dan memperluas dampak pengelolaan zakat di Bumi Mina Tani.

Kedatangan rombongan BAZNAS Pati ini diterima langsung secara hangat oleh Wakil Ketua DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, H. Hardi.

Transparansi Digital dan Solusi Pengentasan Kemiskinan

?Dalam audiensi tersebut, Ketua BAZNAS Pati memperkenalkan jajaran pimpinan baru periode era 2026 yang resmi dilantik pada 10 April lalu. Tidak sekadar perkenalan, BAZNAS Pati langsung memaparkan visi progresifnya, salah satunya adalah penerapan Digital Office. Langkah digitalisasi ini dirancang khusus demi mewujudkan transparansi penuh dan akuntabilitas tingkat tinggi dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Ketua BAZNAS Pati juga secara terbuka meminta dukungan penuh dari pihak legislatif untuk mendongkrak pengumpulan zakat di Kabupaten Pati. Mengingat angka kemiskinan di Pati saat ini masih berada di angka 8,3%, optimalisasi dana zakat dinilai menjadi instrumen krusial yang sangat strategis.

"Program-program bantuan BAZNAS yang menyasar langsung masyarakat bawah—seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan modal usaha, pendidikan, hingga kesehatan—akan jauh lebih berdampak jika dikerjasamakan secara taktis dengan para anggota dewan," ungkap Ketua BAZNAS Pati.

Inovasi 'Zakat Muqoyyad': Jembatan Muzakki dan Konstituen

Salah satu terobosan menarik yang ditawarkan BAZNAS dalam audiensi ini adalah program Zakat Muqoyyad. Melalui skema ini, para anggota dewan dapat menunaikan zakatnya melalui BAZNAS, namun penyalurannya dapat disesuaikan dengan kriteria atau wilayah konstituen tertentu yang diinginkan oleh muzakki (pembayar zakat).

Inovasi ini dinilai sebagai solusi win-win solution, di mana para anggota dewan tetap dapat menjaga hubungan baik dan membawa kemaslahatan langsung bagi konstituen di daerah pilihannya (dapil) melalui lembaga yang sah dan profesional.

Selain program kerja, BAZNAS Pati juga mendesak DPRD agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat di Kabupaten Pati dapat segera disahkan. Adanya payung hukum yang kuat di tingkat daerah diyakini akan menjadi booster utama dalam menggerakkan potensi zakat secara masif.

DPRD Pati Siap Kawal Perda Zakat dan Fasilitasi Forum Besar

Merespons paparan progresif tersebut, Wakil Ketua DPRD Pati, H. Hardi, memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan energi baru yang dibawa oleh jajaran pimpinan BAZNAS Pati yang baru. Pihaknya menyatakan komitmen penuh DPRD untuk mendukung peningkatan pengelolaan zakat di Pati.

"Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi terobosan-terobosan baru dari BAZNAS Pati. Kami berharap ini menjadi momentum untuk mengantarkan Kabupaten Pati dan masyarakatnya ke arah yang jauh lebih baik," ujar H. Hardi.

Lebih lanjut, H. Hardi menegaskan bahwa DPRD Pati siap memfasilitasi dan mengawal usulan Perda Zakat agar segera terealisasi. Sebagai bentuk keseriusan legislatif, DPRD Pati berencana mengundang kembali pimpinan BAZNAS Pati dalam waktu dekat untuk memaparkan gagasan ini dalam forum resmi DPRD yang lebih besar dan melibatkan seluruh anggota dewan.

Sinergi kuat antara transparansi digital BAZNAS dan dukungan regulasi DPRD ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru dalam memangkas angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Pati. (Adv)